1. Ambil foto dalam segala cuaca. Jangan terburu-buru kecewa bila awan emndung datang. Dalam kondisi seperti ini anda memiliki dua pilihan. Pertama, ambil foto dengan porsi awan sekecil mungkin dan konsentrasi pada detail lain pada lingkungan. Yang kedua, tetap ambil foto lanskap lengkap dengan awan. Lalu berikan sentuhan digital untuk mengangkat detail pada awan.
2. Cari frame di sekitar anda
3. Rekam detail
4. Komposisi yang tepat
5. Format panorama
6. Foto tulisan atau papan informasi
7. Abadikan produk lokal
8. Don't forget with travel mate (Jangan lupakan teman seperjalanan)
9. Local people (Penduduk setempat)
10. Gunakan waktu secara efektif
11. Kartu pos. Betul, foto perjalanan sebaiknya mirip dengan foto-foto indah pada akrtu pos. Tanpa hal tersebut, foto liburan anda terasa kurang lengkap. Biasanya foto pada akrtu pos kental dengan langit atau laut yang berwarna "biru sebiru-birunya". Namun ini tidak mengandung arti bahwa anda harus mengolahnya dengan PaintShop hingga berkesan over saturation. Bila anda sering melihat kartu pos bertema Hawaii, foto di bawah ini memberikan yang sama.
12. Use different focal length (Gunakan focal length yang berbeda)
13. Set your camera in standy by position (set kamera dalam posisi siaga)
14. Gunakan waktu di siang hari. Anda bisa memotret lampu jalan yang sama di siang ahri, namun efeknya terasa berbeda saat diambil menjelang matahari terbenam. Saat difoto pada siang ahri, warna yang terekam begitu banyak sementara menjelang sunset, foto yang dihasilkan tampak lebih sederhana namun lebih menonjol. Letakkan lampu jalanan, atap dan matahari pada komposisi yang indah.
15. Efektifkan shutter speed, ISO dan fitur peredam getaran
Sumber : 15 Tip Membuat Foto Perjalanan Lebih baik
23 January 2012
18 January 2012
Visa Agreement
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT CHINA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA TENTANG PEMBEBASAN VISA KUNJUNGAN SINGKAT BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION ON VISA EXEMPTION FOR SHORT-TERM VISITS OF THE HOLDERS DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS)
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERAL AUSTRIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE AUSTRIAN FEDERAL GOVERNMENT ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS)
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2008 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI BRASIL MENGENAI PEMBEBASAN VISA UNTUK PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL ON VISA EXEMPTION FOR DIPLOMATIC AND OFFICIAL OR SERVICE PASSPORTS)
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK TUNISIA TENTANG PEMBEBASAN VISA BAGI PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TUNISIA ON VISA EXEMPTION FOR DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS)
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK PARAGUAY MENGENAI PEMBEBASAB VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIK OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIK OF PARAGUAY ON VISA EXEMPTION FOR DIPLOMATIC, OFFICIAL AND SERVICE PASSPORTS)
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK AZERBAIJAN MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN ON VISA EXEMPTION FOR DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS)
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRILANKA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND OFFICIAL/SERVICE PASSPORTS (PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK SOSIALIS SRILANKA TENTANG PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS)
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SLOVAKIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE SLOVAK REPUBLIC ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC PASSPORTS AND SERVICE PASSPORTS)
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BULGARIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BULGARIA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS)
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERAL SWISS MENGENAI PEMBEBASAN VISA BERSAMA BAGI PEMEGANG PASSPORT DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SWISS FEDERAL COUNCIL ON MUTUAL VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS)
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 2011 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN ON VISA EXEPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE/OFFICIAL PASSPORT)
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2012 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SURINAME MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SURINAME ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS)
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2012 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH PERSATUAN EMIRAT ARAB MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK, DINAS DAN KHUSUS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERMENT OF THE UNITED ARAB EMIRATESON VISA EXEMPTION FOR HOLDER OF DIPLOMATIC, SERVICE AND SPECIAL PASSPORTS)
See other aggreements
Schengen Visa
A Schengen Visa is required by non-EEA nationals wishing to enter the EU for short-term stays not involving employment or self-employed activity.
With offices in the UK, Global Visas is can easily organise Schengen visas through our fully qualified consultants. Our team is qualified to organise all types of visa, including popular choices such as Canada visas or Australia visas.
European Schengen visas, effective from 1995 and named after the Luxembourg village where the original agreement was signed a decade earlier, are designed to facilitate the free and open movement of visitors through Europe.
In practice the Schengen Agreement functions in a similar way to a UK visa, often referred to variously as a UK tourist visa or UK travel visa in that it allows people to enter and leave participating countries for a limited period, after which they must return to their country of residence.
At present, the following countries participate in the scheme. It is worth noting that the United Kingdom and the Republic or Ireland are not currently signatories.
* Austria
* Belgium
* Czech Republic
* Denmark
* Estonia
* Finland
* France
* Germany
* Greece
* Hungary
* Iceland
* Italy
* Latvia
* Lithuania
* Luxembourg
* Malta
* Netherlands
* Norway
* Poland
* Portugal
* Slovakia
* Slovenia
* Spain
* Sweden
* Switzerland
Countries not yet Schengen Area members:
* Bulgaria
* Cyrpus
* Liechtenstein
* Romania
* Serbia
As a specialist immigration consultancy Global Visas can help you to obtain a Schengen visit visa or any other immigration service you may require.
Our immigration consultants can provide immigration lawyer expertise and can manage your visa application at every stage from your initial enquiry through to a comprehensive package of on arrival services.
Perjanjian Bebas Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas
Persyaratan Permohonan Visa bagi orang asing
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA TENTANG PEMBEBASAN VISA KUNJUNGAN SINGKAT BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION ON VISA EXEMPTION FOR SHORT-TERM VISITS OF THE HOLDERS DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS)
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERAL AUSTRIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE AUSTRIAN FEDERAL GOVERNMENT ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS)
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2008 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI BRASIL MENGENAI PEMBEBASAN VISA UNTUK PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL ON VISA EXEMPTION FOR DIPLOMATIC AND OFFICIAL OR SERVICE PASSPORTS)
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK TUNISIA TENTANG PEMBEBASAN VISA BAGI PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TUNISIA ON VISA EXEMPTION FOR DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS)
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK PARAGUAY MENGENAI PEMBEBASAB VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIK OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIK OF PARAGUAY ON VISA EXEMPTION FOR DIPLOMATIC, OFFICIAL AND SERVICE PASSPORTS)
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK AZERBAIJAN MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN ON VISA EXEMPTION FOR DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS)
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRILANKA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND OFFICIAL/SERVICE PASSPORTS (PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK SOSIALIS SRILANKA TENTANG PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS)
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SLOVAKIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE SLOVAK REPUBLIC ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC PASSPORTS AND SERVICE PASSPORTS)
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BULGARIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BULGARIA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS)
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERAL SWISS MENGENAI PEMBEBASAN VISA BERSAMA BAGI PEMEGANG PASSPORT DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SWISS FEDERAL COUNCIL ON MUTUAL VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS)
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 2011 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN ON VISA EXEPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE/OFFICIAL PASSPORT)
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT BANGLADESH MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE/OFFICIAL PASSPORTS)
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2012 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARGENTINA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ARGENTINE REPUBLIC ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND OFFICIAL OR SERVICE PASSPORTS)
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2012 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SLOVENIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS)
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2012 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN DEWAN KEMENTERIAN BOSNIA DAN HERZEGOVINA TENTANG PEMBEBASAN VISA BAGI PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE COUNCIL OF MINISTERS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA ON VISA EXEMPTION FOR DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS)
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2012 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS TENTANG PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC OR OFFICIAL/SERVICE PASSPORTS)
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2012 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH PERSATUAN EMIRAT ARAB MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK, DINAS DAN KHUSUS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERMENT OF THE UNITED ARAB EMIRATESON VISA EXEMPTION FOR HOLDER OF DIPLOMATIC, SERVICE AND SPECIAL PASSPORTS)
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2012 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK MAKEDONIA TENTANG PEMBEBASAN VISA KUNJUNGAN SINGKAT BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERMENT OF THE REPUBLIC INDONESIAAND THE GOVERMENT OF REPUBLIC MACEDONIA ON EXEMPTION OF VISA REQUIREMENT FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS)
Schengen Visa
A Schengen Visa is required by non-EEA nationals wishing to enter the EU for short-term stays not involving employment or self-employed activity.
With offices in the UK, Global Visas is can easily organise Schengen visas through our fully qualified consultants. Our team is qualified to organise all types of visa, including popular choices such as Canada visas or Australia visas.
European Schengen visas, effective from 1995 and named after the Luxembourg village where the original agreement was signed a decade earlier, are designed to facilitate the free and open movement of visitors through Europe.
In practice the Schengen Agreement functions in a similar way to a UK visa, often referred to variously as a UK tourist visa or UK travel visa in that it allows people to enter and leave participating countries for a limited period, after which they must return to their country of residence.
At present, the following countries participate in the scheme. It is worth noting that the United Kingdom and the Republic or Ireland are not currently signatories.
* Austria
* Belgium
* Czech Republic
* Denmark
* Estonia
* Finland
* France
* Germany
* Greece
* Hungary
* Iceland
* Italy
* Latvia
* Lithuania
* Luxembourg
* Malta
* Netherlands
* Norway
* Poland
* Portugal
* Slovakia
* Slovenia
* Spain
* Sweden
* Switzerland
Countries not yet Schengen Area members:
* Bulgaria
* Cyrpus
* Liechtenstein
* Romania
* Serbia
As a specialist immigration consultancy Global Visas can help you to obtain a Schengen visit visa or any other immigration service you may require.
Our immigration consultants can provide immigration lawyer expertise and can manage your visa application at every stage from your initial enquiry through to a comprehensive package of on arrival services.
Perjanjian Bebas Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas
Persyaratan Permohonan Visa bagi orang asing
Subscribe to:
Posts (Atom)